Infobekasi.co.id – Rencana Pemerintah Kota Bekasi menggelar acara hiburan akbar bertajuk, “Pesona Nusantara Bekasi Keren” 7 Desember 2025 memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari DPRD Kota Bekasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mempertanyakan rencana Pemerintah Kota Bekasi yang tetap melanjutkan acara hiburan akbar tersebut, di tengah suasana duka nasional akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatera dan Aceh. Ia mempertanyakan sensitivitas Pemerintah Kota Bekasi.
Sejak akhir November, bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan kerusakan masif. Data per 3 Desember 2025 mencatat lebih dari 753 jiwa meninggal, ratusan hilang, ribuan terluka, serta lebih dari 3 juta warga terdampak dan mengungsi, angka yang menjadikannya salah satu tragedi terbesar tahun ini.
Di tengah kondisi tersebut, rencana Pemkot Bekasi untuk tetap menggelar pesta hiburan dianggap tidak etis, tidak tepat waktu, dan menciderai rasa kemanusiaan. Latu, yang juga anggota Fraksi PKS, mengecam keras rencana tersebut dan mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk segera membatalkannya.
“Rencana ‘Pesona Nusantara Bekasi Keren’ ini harus dibatalkan. Saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda lainnya. Ini sudah menjadi bencana nasional. Saat masyarakat Indonesia dan pemerintah pusat serta daerah lainnya fokus memberikan bantuan terhadap musibah ini, Kota Bekasi seakan berani tampil beda dengan mengadakan acara pesta pora. Di mana empati kita?,” tegas Latu Har Hary.
Masih kata Dia, alangkah baiknya jika acara tersebut dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya. Anggaran pesta pora bisa dialihkan sepenuhnya untuk bantuan kemanusiaan di Sumatera.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya lebih bermanfaat tetapi juga menunjukkan solidaritas pemerintah daerah terhadap saudara kita tertimpa musibah. Latu menilai kebijakan tetap melanjutkan acara hiburan hanya akan merusak citra Pemkot Bekasi dan memperlihatkan minimnya rasa kemanusiaan serta empati.
Berbagai lembaga bantuan hukum se-Sumatera juga mendesak agar pemerintah pusat menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, menunjukkan betapa beratnya dampak dan skala kerusakan yang terjadi.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, masyarakat kini menunggu langkah bijak dari Pemkot Bekasi, apakah memilih tetap “berpesta” atau menunjukkan empati dengan membatalkan acara dan mengalihkan fokus kepada kemanusiaan.
Editor: Deros
