Reformasi Upah Hingga Disrupsi Teknologi Menjadi Bahasan Utama RUU Ketenagakerjaan

infobekasi.co.id – Isu reformasi kebijakan pengupahan menjadi salah satu agenda krusial dibahas secara bersama oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan serikat pekerja dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kesepakatan duduk bersama ini diambil guna menjembatani kepentingan dunia usaha dan perlindungan hak pekerja.

Hal itu terungkap dalam forum Halal Bihalal yang digelar APINDO di Jakarta, Kamis (9/4/2026), yang turut dihadiri perwakilan DPR RI, pemerintah, serta pimpinan serikat pekerja. Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat hubungan industrial dan merespons dinamika ketenagakerjaan nasional.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya dialog sosial yang inklusif. Ia mendorong agar proses penyusunan kebijakan melibatkan partisipasi luas serta mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, tanpa mengulang polemik di masa lalu.

Senada, Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini harus didasarkan pada kesepahaman bersama. Menurutnya, aturan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya implementatif dan berdaya saing, tetapi juga memberikan kepastian usaha sekaligus perlindungan yang adil bagi pekerja.

“Di tengah tekanan global seperti kenaikan biaya bahan baku, logistik, dan dinamika geopolitik, APINDO menilai kolaborasi antara pengusaha dan pekerja menjadi kunci menghadapi tantangan tersebut,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (11/4/2026).

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya komunikasi yang setara. Selain soal pengupahan, pihaknya juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan ketenagakerjaan serta kesiapan menghadapi disrupsi teknologi melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja.

APINDO menegaskan bahwa dialog sosial yang intensif menjadi kunci untuk menghasilkan RUU yang komprehensif, berkeadilan, serta mampu mendorong produktivitas dan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.