BPS Kabupaten Bekasi Terjunkan 2.400 Petugas, Sisir Hingga Hunian Pinggir Sawah
Infobekasi.co.id – Sebanyak 2.400 petugas lapangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi mendatangi rumah warga guna mendata seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Pendataan tidak hanya mencakup kawasan permukiman resmi, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran tanggul hingga di tengah persawahan.
Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi, Rengga Adhy Pratama, menjelaskan Sensus Ekonomi ini bertujuan memperbarui basis data kondisi sosial‑ekonomi sekaligus melengkapi catatan sektor pertanian. Data ini sangat penting mengingat dalam beberapa tahun terakhir laju alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan industri dan perumahan di wilayah ini tergolong sangat tinggi.
“Di Kabupaten Bekasi perubahan fungsi lahan cukup pesat, bahkan pihak pengelola Kawasan Daerah Mengalir pun turun langsung mengawasi agar tidak terjadi perubahan lagi pada lahan persawahan. Kami memanfaatkan momen ini sekaligus memperbarui data kondisi para petani,” ujar Rengga saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).
Kegiatan sensus berlangsung bertahap. Tahap awal mulai Mei berfokus pada korporasi dan perusahaan. Kemudian 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, pendataan diperluas menyeluruh ke setiap rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
Salah satu tantangan utama tahun ini adalah dinamika tata ruang, terutama di wilayah utara yang mengalami pertumbuhan hunian tidak resmi dalam jumlah besar. BPS membagi wilayah kerja menjadi Satuan Lingkungan Setempat (SLS/setingkat RT) serta wilayah non‑SLS.
“Ada wilayah yang tercatat dalam lingkungan RT, ada pula yang tidak. Wilayah non‑RT contohnya di sekitar persawahan. Terutama di bagian utara, banyak hunian yang berdiri di pinggir sawah atau pinggir tanggul, lokasi seperti ini tetap kami data sepenuhnya,” tambahnya.
Dengan beban kerja yang cukup berat, rata‑rata satu petugas bertanggung jawab hingga lima wilayah RT, BPS memberikan keluwesan waktu bagi petugas lapangan menyusun strategi agar selesai tepat waktu akhir Agustus.
Proses seleksi petugas berjalan transparan dan terbuka bagi masyarakat lewat platform Sobat BPS, melibatkan beragam latar belakang mulai dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Verifikasi ketat dilakukan melalui pengecekan Nomor Induk Kependudukan terpadu dengan BKN dan BKD.
“Saat mendaftar, kami langsung memeriksa data NIK. Jika tercatat sudah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pendaftaran otomatis tidak dapat diterima,” tegasnya.
Selain itu, sensus ini juga menyasar Usaha Mikro Kecil Menengah, salah satunya warung tradisional jenis Madura. Pendataan mencakup besar omset, aset, pengeluaran, hingga jenis usaha berdasarkan klasifikasi baku. Contohnya, warung yang tampak sederhana ternyata sering memiliki lebih dari satu kategori usaha menurut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
“Sekilas terlihat hanya warung biasa, namun berdasarkan kode KBLI, satu tempat usaha bisa masuk dalam tiga kategori sekaligus, misalnya penjualan bahan bakar, bahan makanan pokok, sekaligus penjualan hasil pertanian,” paparnya.