Infobekasi.co.id – Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama lahan sekolah serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), kini menjadi prioritas utama.

Data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, total aset tanah yang tercatat mencapai 5.031 bidang. Namun, baru 833 bidang yang telah bersertifikat, sedangkan 4.198 bidang sisanya masih dalam proses pengurusan hak milik.

Penjabat Kepala BPKD Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, menjelaskan, sebagian besar aset yang diprioritaskan merupakan lahan fasos-fasum penyerahan dari pengembang, aset lama yang belum lengkap administrasi, serta sejumlah lahan sekolah.

“Kendala paling besar itu kelengkapan dokumen. Misalnya aset sekolah, kami harus berkoordinasi dengan perangkat daerah sebagai pengguna barang untuk melengkapi alas hak maupun dokumen pendukung lainnya,” ujar Agus di Cikarang Pusat, Sabtu (8/8).

Meski demikian, Agus menyebut jumlah aset tak bersertifikat tersebut sejatinya telah menyusut dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemkab Bekasi juga telah menyerahkan sekitar 439 berkas pengajuan sertifikasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Sebagian berkas dikembalikan untuk dilengkapi, sementara sisanya masih dalam tahap pemrosesan.

Dari jumlah pengajuan tersebut, 272 bidang diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dulu, mencakup 12 lahan sekolah dan 260 area fasos-fasum.

“Progresnya terus bergerak dan beberapa sebenarnya sudah diusulkan. Namun memang masih terus bertahap,” tambahnya.

Selain kelengkapan dokumen, kendala lain adalah keterbatasan tenaga pengukur tanah. Untuk mengatasinya, BPKD berencana menggandeng tenaga profesional guna mempercepat pemetaan dan pengukuran di lapangan.

“Soal pengukuran juga kendala karena keterbatasan SDM di kami. Jadi rencananya akan ada tenaga profesional agar pengukurannya efektif dan bisa mempercepat proses. Jadi mulai pekan depan sudah bekerja untuk melakukan percepatan ini. Targetnya yang 4.000 aset ini bisa dikerjakan sertifikasinya,” tutup Agus.

(Adi/ded)