BPLH Kota Bekasi Belum Bisa Evaluasi Dampak Plastik Berbayar

BEKASI SELATAN – Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi belum dapat melakukan evaluasi dampak dari uji coba plastik berbayar dikarenakan belum adanya laporan menyeluruh dari retail-retail yang ada di Kota Bekasi. Hal ini dikatakan oleh Kepala BPLH Kota Bekasi, Supandi Budiman, saat ditemui infobekasi.co.id di ruang kerjanya, Rabu (13/07).

“Retail-retail yang ada belum semua masuk datanya. Karena kami minta data berapa sih pengurangan yang terjadi saat diberlakukan program uji coba ini?  Secara nasional mereka memang sudah lapor ke pusat melalui asosiasi retail, tapi detailnya kan harus ke Pemda. Karena kami tidak bisa tebak angka, harus real,” ujar Supandi.

Supandi menyebutkan, ada 650 retail yang ada di Kota Bekasi yang sudah menggunakan kantong plastik berbayar. Namun, yang menyerahkan laporan barulah retail yang tidak memiliki cabang banyak (tersebar).

“Kalau retail besar sih sudah menyerahkan data, namun retail yang seperti mini market itu belum menyerahkan. Mungkin karena banyak cabang, jadi mereka belum menghitung secara keseluruhan. Tentunya kami akan tetap minta laporan, targetnya sih akhir bulan ini sudah selesai semua,” katanya.

Ia memperkirakan, dengan diberlakukannya kebijakan kantong plastik berbayar ini akan ada pengurangan sampah plastik di Kota Bekasi paling tidak sebesar 30 persen.

“Saya rasa sampai penekanan 30 persen. Kita kan ada 1.500 ton sampah, katakanlah dari 650 retail, per retailnya bisa mengurangi 10 kg sampah plastik, artinya sekitar 6,5 ton sampah plastik per hari bisa ditekan dari program ini,” tutur Supandi.

Lanjut dia, nantinya setelah dievaluasi, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, akan dilakukan kebijakan selanjutnya. Apakah akan diteruskan plastik berbayar atau akan diganti dengan kantong plastik ramah lingkungan.

“Ini merupakan kebijakan pusat. Meskipun Pemda sebenarnya dapat mengambil kebijakan, namun untuk Kota Bekasi, kita masih ikut pusat supaya tidak terjadi polemik,” ujarnya. (Sel)