CIKARANG- Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Amanat Keresahan Masyarakat Bekasi (AKSI) unjuk rasa di Kantor DPRD dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (01/02). Unjuk rasa menyikapi besarnya Anggaran pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang mencapai Rp1 Milliar.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT Pelita Bangsa, Jaelani mengatakan, mahasiswa dan pemuda Bekasi meminta Bupati dan Wakil Bupati serta 50 anggota dewan menyetujui 3 tuntutan yang mereka sebut sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).
Pertama meminta Pemkab Bekasi membuka seluas luasnya informasi publik agar masyarakat bisa ikut andil dalam melakukan pengawasan pembangunan melalui website resmi sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
“Peran serta masyarakat tampak sengaja di kebiri oleh pemerintahnya sendiri dengan tidak di buka seluas luasya informasi publik. Website resmi Pemkab Bekasi tidak menyajikan apa yang menjadi hak publik seperti draft APBD. Padahal jika saja dimuat maka masyarakat bisa ikut andil mengawasi pembangunan di wilayahnya,” kata Jaelani dalam orasinya.
Tuntutan kedua, meminta pemerintah daerah untuk mengikutsertakan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD menjadi APBD sebagai nadi kehidupan sebuah daerah.
“Karena pemerintah daerah dan 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapat amanah masyarakat untuk merencanakan, menganggarkan, mengesahkan dan melaksanakan APBD saat ini tidak maksimal dan merakyat. Sehingga masih nyata persoalan-persoalan mendasar di masyarakat seperti kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, macet, banjir, kriminalistas dan lain sebagainya, maka kami minta untuk melibatkan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD,” harapnya.
Sementara, peserta aksi lainnya, Abdul Muhaimin menyampaikan tuntutan ketiga. Yakni, mendesak agar Pengadaan Pakaian untuk Kepala Daerah dihapuskan dan tidak di anggarkan kembali. “Hapuskan anggaran Pengadaan seragam. Karena Saya yakin mah Bupati dan pak Wakil ikhlas mengabdi dan mampu untuk beli sendiri. Nah lalu uang Rp1 milliar itu bisa untuk modal usaha masyarakat,” terangnya
Berdasar pantauan di lokasi, ketika sedang menyampaikan aspirasinya di gedung Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, para pengunjukrasa enggan perwakilan masuk menyampaikan aspirasi namun memilih anggota dewan yang menemuinya keluar. Dan, H Daris selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi menemui para pendemo.
Secara prinsip, Daris mengatakan, setuju dengan tuntutan pengunjukrasa dan menandatangani surat pernyataan yang di buat peserta aksi untuk mendorong agar tiga tuntutan terealisasi.
“Memang kita akui anggaran sebesar itu lolos tanpa pantauan. Karena kemarin teman-teman dewan prioritas mengawasi pendidikan dan kesehatan. Setelah ini akan langsung panggil instansinya untuk di evaluasi mengapa mengusulkan anggaran pakaian untuk Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati mencapai Rp1 milliar,” kata dia.
Sekadar di informasikan, di rencanakan para pengunjukrasa berjanji akan kembali turun melakukan aksinya minggu depan dengan jumlah massa lebih banyak, hingga 50 anggota DPRD dan Bupati Bekasi menandatangani tuntutannya. (bams)
