infobekasi.co.id – Beberapa waktu lalu, Jalan Ahmad Yani lumpuh total. Deretan angkot berhenti melintang di jalan raya, sopir-sopir turun ke aspal dengan wajah penuh kegelisahan. Mereka memprotes kehadiran Bus Trans Beken yang dianggap menggerus mata pencaharian mereka. Aksi itu memang mengganggu lalu lintas, tetapi di balik kemacetan yang menyertai, tersimpan pesan yang jauh lebih besar: kita sedang menghadapi titik balik bagi masa depan transportasi publik di Bekasi.
Saya tumbuh bersama angkutan kota di sini. Pernah tinggal di Bekasi Utara dan Karangsatria, lalu bersekolah dari Narogong hingga Jatimulya dan Bekasi Timur, semua itu membuat koasi, sebutan akrab untuk angkot di Bekasi, menjadi tulang punggung mobilitas saya sejak remaja. Pada awal 2000-an, koasi benar-benar hidup: ramai, dinamis, dan menyatu dengan keseharian warga. Berpindah rute adalah hal biasa, dan bagi anak SMP seperti saya saat itu, semuanya terasa wajar dan baik-baik saja.
Sekarang, dua puluh tahun telah berlalu. Kini anak saya, yang masih duduk di sekolah dasar, juga menggunakan koasi untuk beraktivitas. Sudah tiga tahun ia mengandalkan moda transportasi yang sama dengan yang pernah menemani masa kecil saya. Beruntung, trayek yang ia gunakan masih cukup ramai pada jam berangkat dan pulang sekolah. Namun di luar waktu itu, denyut kehidupan angkot di Bekasi terasa semakin lemah.
Mengajarkan Transportasi Publik Sejak Dini
Saya punya satu keyakinan sederhana: saya ingin mendidik anak agar terbiasa menggunakan transportasi publik, seperti yang lazim dilakukan di negara-negara maju. Di sana, transportasi umum bukan sekadar pilihan alternatif ketika kendaraan pribadi tidak bisa digunakan. Ia adalah fondasi mobilitas kota, simbol efisiensi, keberlanjutan, dan kesetaraan akses bagi semua orang.
Memang, angkot bukanlah sistem transportasi ideal seperti kereta bawah tanah atau bus rapid transit modern. Tapi bagi Bekasi, angkot adalah solusi yang paling sesuai dengan kondisi lokal. Ia tumbuh dari kebutuhan warga dan dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan struktur jalan yang sempit serta kawasan permukiman yang tersebar ke berbagai pelosok kota.
Sayangnya, angkot hari ini berada di ambang kepunahan. Peningkatan taraf ekonomi mendorong masyarakat membeli sepeda motor. Bagi kelas menengah yang terus berkembang, ojek online menjadi pilihan utama karena praktis, cepat, dan relatif terjangkau. Di tengah aliran perubahan itu, angkot semakin terdesak ke sudut.
Kebijakan yang Perlu Lebih Cermat
Alih-alih membenahi persoalan kronis yang selama ini menghambat angkot—mulai dari ketidakpastian jadwal, praktik ngetem yang membuat penumpang kesal, hingga tata kelola trayek yang belum teratur, Pemerintah Kota Bekasi justru menghadirkan moda baru yang secara langsung menjadi pesaingnya.
Kehadiran bus milik pemerintah memang terlihat sebagai langkah menuju modernisasi. Namun tanpa integrasi yang matang, ia justru mempercepat kemunduran angkot. Ironisnya, bus tersebut pun kerap tampak sepi di jalan. Ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar bukan sekadar jenis moda yang digunakan, melainkan sistem yang belum terintegrasi dengan baik.
Bekasi tidak perlu mencari contoh jauh-jauh. Kota tetangga telah menunjukkan model yang relatif berhasil melalui sistem integrasi, seperti yang diterapkan di Jabodetabek melalui program transportasi terpadu. Alih-alih mematikan angkot, mereka memilih untuk merevitalisasi dan mengintegrasikannya.
Angkot dijadikan pengumpan (feeder) yang menjangkau gang-gang kecil dan wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh bus besar. Dengan sistem pembayaran dan manajemen yang terpusat, seluruh transportasi publik menjadi satu kesatuan ekosistem yang saling mendukung. Bekasi seharusnya bisa belajar dari pendekatan seperti itu.
Gagasan untuk Bekasi: Integrasi, Bukan Eliminasi
Saya membayangkan ada konsep sederhana bernama “TransBekasi”. Dalam konsep ini, bus beroperasi di jalur utama kota seperti Jalan Raya Bekasi, koridor Ring Road yang menghubungkan Stasiun-Terminal-Unisma-MM, serta Jalan Raya Narogong. Bus-bus ini hanya berhenti di halte resmi dengan jadwal yang pasti dan terukur, sehingga masyarakat bisa mempercayai waktu perjalanan mereka.
Sementara itu, koasi tetap berjalan sebagai pengantar dari kawasan permukiman menuju koridor utama. Skemanya sangat mudah dipahami: warga dari wilayah terluar naik angkot ke titik transit, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus utama, dan ketika sampai di titik akhir, mereka bisa kembali menggunakan angkot untuk mencapai tujuan spesifik.
Misalnya saja, jika saya dari Gabus hendak pergi ke Pondok Gede, saya bisa naik angkot 04B menuju Proyek, kemudian melanjutkan dengan bus TransBekasi sampai Pakuwon, sebelum akhirnya berpindah ke angkot 02 yang akan membawa saya tepat ke tujuan. Sistem ini hanya akan berjalan lancar jika semua elemennya terintegrasi, baik jadwal, tarif, maupun sistem pembayaran.
Dari sisi pembiayaan, modelnya bisa mengikuti skema yang telah berjalan di Jakarta, pemilik angkot yang tergabung dalam koperasi menjadi bagian dari konsorsium pengelola bus. Mereka bisa menjadi pemegang saham atau bagian dari badan usaha pengelola. Pengemudi pun tidak lagi bekerja berbasis setoran yang membuat mereka terpaksa ngetem, melainkan sebagai karyawan bergaji tetap dengan fasilitas yang layak.
Soal tarif, saya yakin masyarakat pada dasarnya rasional. Selama waktu tempuh bisa diprediksi dan layanan terasa nyaman, harga bukanlah hal yang paling utama. Bahkan jika dibandingkan dengan ojek online, tarif transportasi massal tetap jauh lebih ekonomis dalam jangka panjang.
Menjaga yang Ada, Memperbaiki yang Kurang
Bekasi tidak perlu merancang sistem transportasi revolusioner dari awal. Model yang berhasil sudah ada dan terbukti efektif. Yang kita butuhkan adalah kemauan politik yang kuat, serta dialog terbuka dan komprehensif dengan semua pihak, mulai dari pemilik armada, pengemudi, hingga masyarakat yang setiap hari menggunakan angkot.
Kearifan lokal Bekasi, dengan jalan-jalan yang relatif sempit dan kawasan permukiman yang padat, membuat angkot berbasis minibus tetap relevan. Ia bukan masalah yang harus kita hapus, melainkan potensi besar yang perlu kita atur ulang agar bisa berkontribusi lebih baik.
Bagi saya, ini bukan sekadar tentang nostalgia masa kecil atau kenangan tentang angkot yang dulu ramai. Ini tentang masa depan anak saya dan generasi Bekasi berikutnya. Jika kita menginginkan kota yang lebih tertib, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan, maka transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Dan dalam konteks Bekasi kita cintai, angkot masih layak menjadi bagian penting dari jawaban kita.
Penulis : Wawan Dinawan
Editor: Deros
