Komisi A DPRD Kota Bekasi Siap Indahkan Omongan Ahok Tutup Bantargebang

sidak trukBekasi Timur – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menantang balik DPRD Kota Bekasi untuk menutup Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Menanggapi hal itu, Komisi A DPRD Kota Bekasi menyatakan siap mengindahkan omongan Ahok tersebut.

“Kalau dia bilang suruh tutup, ya bagus,” ucap sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin, saat ditemui infobekasi.co.id, Kamis (22/10) sore.

Menurut Solihin, apabila TPST Bantargebang ditutup, maka tidak akan menimbulkan kerugian yang berarti bagi Kota Bekasi. Malahan, selama ini Kota Bekasi cenderung lebih banyak dirugikan.

“kita nggak rugi kok kalau tutup, justru dia (DKI) yang rugi, emangnya nanti mau ditaruh dimana sampahnya? biarpun dia punya tanah, tapi kan kita yang punya wilayah,” tegas dia.

Lanjut Solihin, Kota Bekasi memang mendapat PAD sebesar Rp 47 Milyar setahun dari sampah DKI di Bantargebang. Namun, apabila dibandingkan dengan dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan akibat sampah dari DKI tersebut sangatlah tidak seimbang.

“Banyak warga kita terkena ISPA akibat baunya, belum lagi dampak sosial yang ditimbulkan. Kan kita rugi banyak, mending kehilangan 47 milyar,” ungkap Solihin.

Dia juga menuturkan, ini kan perjanjian antara mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan mantan Walikota Bekasi yang semestinya terus dikaji dan dievaluasi dengan baik. Namun, ia menyayangkan bahwa banyak poin-poin yang terus dilanggar oleh pihak DKI Jakarta sehingga membuat Komisi A naik pitam.

“Ini kan perjanjian antar kepala daerah. Makanya kita mau undang Ahok kesini biar bisa dibicarakan permasalahannya. Kita tunggu itikad baiknya lah, jangan cuma banyak ngomong di media,” tegasnya.

Solihin juga mengatakan ingin ada tripartit dalam pertemuan antara DPRD Kota Bekasi dengan Ahok. Dimana nantinya akan ada pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga.

“Ini juga bukan hanya anggota DPRD Komisi A yang mau nemuin Ahok, tapi kita juga akan ada gabungan dengan Komisi B yang akan menerangkan tentang Dishub dan lainnya. Kalo Komisi A kan mempermasalahkan pelanggaran MOU,” paparnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam perjanjian pasal 6 kan juga tercantum bahwa dalam masa perjanjian 20 tahun ini akan ada evaluasi dan pengkajian setiap 2 tahun sekali. Juga dalam pasal 12 disebutkan bahwa apabila ada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan maka perjanjian akan dapat dibatalkan.

“Jadi, ego itu di kelarin dulu lah. Sini, kita clear kan masalah ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menantang balik anggota DPRD Bekasi untuk menutup tempat pembuangan sampah terakhir (TPST) Bantar Gebang, Bekasi jika merasa keberatan sampah Jakarta dikirim ke sana.

Baca juga: DPRD Kota Bekasi Tantang Gubernur Jakarta, Ahok : Kasih Tau Suruh Dia Tutup

Loe kasih tahu anggota DPRD yang sombong di Bekasi, kasih tahu dia, suruh dia tutup, aku mau tahu Jakarta jadi kayak apa,” kata Ahok yang dikutip dari Republika.co.id, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Tantangan itu juga disebutkannya akan diseimbangkan dengan penutupan lapangan kerja bagi warga Bekasi. Dia menilai sikap anggota DPRD Bekasi kekanak-kanakan. Padahal Jakarta dan Bekasi merupakan wilayah yang seharusnya bisa bekerja sama.

Mantan politikus Partai Gerindra tersebut menyatakan, anggota DPRD Bekasi sombong karena permasalahan sampah Jakarta ke Bantar Gebang seperti dibesar-besarkan. Bahkan berujung rencana pemanggilan dirinya. “Sombong banget baru anggota DPRD gitu lho. DPRD juga nggak pernah mayoritas sekarang,” ujarnya. (Sel)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini