Karena Kecewa, Sejumlah Guru Lakukan Gugatan ke PTUN

kantor-dinas-pendidikan-kota-bekasi-pendidikan-foto-panoramio.670BEKASI – Kecewa akan rotasi dan pelantikan jabatan kepala sekolah yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sejumlah guru akan lakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasalnya, kekecewaan datang dari sejumlah calon kepala sekolah yang gagal dilantik karena sebelumnya sudah dinyatakan lulus murni oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat. Kekecewan bertambah setelah Disdik Kota Bekasi melantik dua orang kepala sekolah yang sebelumnya telah gagal atau tidak layak dalam tahapan seleksi calon kepala sekolah, Kamis (04/02).

Sebelumnya, Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Walikota Bekasi, Nomor 820/Kep.25/BKD/I/2016 pada 27 Januari 2016 tentang pengangkatan kepala sekolah, Soleh sebagai Kepala SMPN 31 Bekasi, dan Sungkowati Kepala SMPN 35 Bekas, dinyatakan belum layak pada seleksi tahap pertama yang dilaksanakan oleh LPMP Jawa Barat.

Diketahui dari 171 peserta tes, terdiri dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang terdiri dari 70 peserta, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

LPMP Jawa Barat mengeluarkan hasil seleksi, dari tujuh puluh peserta seleksi, sebanyak dua puluh satu peserta layak atau lulus murni, sisanya tidak layak atau remedial.

Direktur Advokasi Bidang Pendidikan dan Sosial LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Yahya, mengungkapkan keputusan tersebut bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasalnya, kepala SMP Negeri yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos oleh LPMP Jawa Barat, pada seleksi calon kepala sekolah beberapa waktu lalu, justru malah mendapat prioritas untuk dilantik menjadi kepala sekolah.

“Beberapa orang sudah datang ke kantor kami dan mereka meminta kami sebagai tim advokasinya”, ungkap Imam melalui telepon selulernya, Sabtu (06/02).

Tambah Imam, didalam sistem perekrutan calon kepala sekolah sebenarnya sudah jelas, bahwa seseorang yang akan diangkat menjadi kepala sekolah harus dinyatakan layak melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim independen.

“Seharusnya, calon kepala sekolah yang lolos murni itu diprioritaskan terlebih dahulu,” tandasnya.

Imam pun menegaskan, agar SK kepala sekolah yang telah diberikan kepada Kepsek yang tak berkompeten untuk segera dianulir, karena tak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami meminta SK yang telah dikeluarkan kepada dua orang kepala sekolah tersebut segera dibatalkan. Apabila tidak segera dibatalkan, maka dunia pendidikan di Kota Bekasi “bobrok” karena tenaga pendidiknya yang tidak berkompenten dipaksakan untuk memimpin sekolah,” pungkas Imam. (Ez)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini