Ramai-Ramai PPDB Online, Ajang Balik Modal Anggota Dewan? (Bagian I)

PPDB OnlineTahun Ajaran Baru akan segera dimulai. PPDB online Kota Bekasi di era Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu sudah berjalan selama tiga tahun. Hal ini tentu patut kita apresiasi, yang menurut Kemendikbud sebagai upaya untuk membangun sistem pendidikan yang kondusif.

Sebagai program, tentu PPDB online masih memiliki kekurangan dalam beberapa hal. Maka dari itu, diperlukan perbaikan dan inovasi, guna melahirkan kebijakan yang dikemudian hari dapat menjadi barometer kebijakan pendikan bagi daerah lain. Dalam hal ini, walikota Bekasi sudah mendapat award dari BMPS Pusat dalam hal Kebijakan PPDB beberapa tahun lalu.

Sebagai seorang praktisi dan pengamat pendidikan, saya menilai PPDB online adalah fondasi sekaligus pilar membangun rumah pendidikan yang ideal di Kota Bekasi. Mengapa? Setidaknya ada tiga aspek dalam PPDB online yang membuatnya menjadi ideal. Tiga aspek tersebut yakni, aspek keadilan, pemerataan/akseptabilitas, dan moral.

1. Aspek Keadilan

Bagi mereka yang sudah berupaya secara maksimal dalam Ujian Nasional (UN), maka akan dirasa adil jika evaluasi UN menjadi “syarat utama” untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini sekaligus memotivasi setiap peserta didik ditiap jenjangnya untuk meningkatkan kompetensi mereka, karena UN saat ini tidak lagi menjadi syarat kelulusan.

2. Aspek Pemerataan

Pada tahun ke-3 PPDB Kota Bekasi, hal ini sudah diterapkan dengan menggunakan sistem zonasi 25%. Artinya, siswa didik yang berada di lingkungan sekolah mendapat prioritas pertama jika nilai UN yang menjadi prasyarat tidak lulus, dan ditahap dua, siswa bisa mendaftar kembali dengan proses online juga. Tahun ini (2016), Disdik membuat kebijakan baru program afirmasi, yakni diperuntukan bagi siswa miskin, atau program keluarga harapan (PKH) sebesar 5% dari kuota, Dalam hal ini sudah sejalan dengan Unesco dalam salah satu pilarnya, Education for All.

3. Aspek Moral

PPDB online sejauh ini cukup pas untuk menjaga moral penyelenggara negara dari segala bentuk suap dan gratifikasi. Mulai dari pejabat setingkat walikota, anggota DPRD, dinas, bahkan oknum guru dan kepala sekolah, dari isu “jual-jual kursi”. Apalagi dalam hal ini sejalan dengan pakta integritas yang dicanangkan walikota kepada seluruh aparatur pemerintahan.

TITIK KRITIS

Dalam perumusan kebijakan PPDB online tahun ini, muncul program afirmasi yang diperuntukan bagi siswa miskin di Kota Bekasi. Tentu kita sepakat bahwa politik pendidikan kita memberikan kesempatan yang sama untuk semua strata sosial, namun jangan sampai hal ini justru dimanfaatkan.

Anggota dewan, dalam hal ini memiliki kewajiban menyerap aspirasi dari konstituen terkait keluarga miskin dengan mengumpulkan data kependudukan (KTP dan KK). Data tersebut kemudian diserahkan ke eksekutif (Dinas Sosial) untuk diverifikasi. Jangan sampai ada temuan, keluarga mampu yang mengaku miskin hanya untuk masuk ke sekolah negeri atau sengaja “dimiskinkan” oleh anggota dewan, dengan kesepakatan tertentu untuk mengembalikan modal pileg. Disinilah diuji integritas dan kapasitas anggota dewan kita, sementara pihak Dinsos diharapkan memiliki ketegasan dalam memverifikasi data. Jangan sampai keluarga mampu masuk kategori miskin, atau sebaliknya. Mereka yang sesungguhnya miskin justru tidak terdata dan terakomodasi.

Hafiz Muhazir (Mahasiswa Pascasarjana UNJ/Kepala Bidang Regulasi & Kebijakan BMPS Kota Bekasi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini