BEKASI SELATAN – Kota Bekasi yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi dipandang perlu untuk menyeimbangkan dengan pengembangan sebuah sistem publik yang transparan.
Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Administrasi Negara dari Universitas Islam Empat Lima (Unisma) Bekasi, Adi Susila saat ditemui infobekasi.co.id di Unisma, Selasa (6/6).
“Pastinya itu harus diapresiasi, karena ini adalah sbuah pencapaian yang harusnya nanti kedepan ditingkatkan lagi. Penilaian BPK ini kan yang dinilai hanya ujungnya aja, dokumennya aja. Keuangan dan laporan. Menurut saya lebih bagus ya prosesnya jg diaudit. Sampai dia menemukan sistem yang bagus dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, semua perlu transparan. Nah pertanyaannya, pemda sudah begitu belum?” ungkapnya.
Menurut Adi, apabila sistem transparasi ke masyarakat dapat diberlakukan, maka artinya masyarakat dapat ikut andil dan merasakan. Selain itu pembangunan sistem yang transparan ini akan meminimalisir penyimpangan seperti penyuapan dan pungutan liar (pungli)
“Kalau ada kegiatan, itu pemda bisa posting di suatu aplikasi misalnya, sehingga masy juga bisa menilai. Kita kan selama ini menilai di ujungnya doang. Tapi proses di awal dan tengah kita nggak tahu. Kan kadang nggak nyambung antara prestasi dengan kepuasan yang dirasakan masyarakat, nggak klop. Bisa jadi WTP nggak berkorelasi dengan kinerja. Karena kan kalau hanya dokumen aja, bisa diakali, bisa disuap. Sehingga itu tidak menimbulkan kinerja yang sesungguhnya,” terang dia.
Lanjut dia, hal ini harus dikaji lebih dalam lagi oleh Kota Bekasi mengingat dalam dunia internasional, sistem transparasi rupanya sudah menjadi atensi penuh oleh pemerintahan.
“Sehingga masyarakat bisa berpartisipasi, jadi bisa menaikan kualitas dari sistem yang sudah ada. Sejauh ini masyarakat kan baru merasakan perubahan pada wajah kota, tapi kalau pelayanan publik masih banyak semrawut. Saya kira ini harus jadi PR Walikota Bekasi,” pungkasnya.(sel)
