Infobekasi.co.id – Rencana pembangunan wisata air di Kota Bekasi menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik. Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai hadirnya wisata air bisa memberi banyak manfaat, baik dari sisi ekonomi, pariwisata, maupun kualitas hidup masyarakat.
“Wisata air ini menarik, ya. Kota Bekasi memang butuh pembenahan, baik transportasi maupun kreativitas sesuai visi misi wali kota. Kalau wisata air bisa terwujud, tentu akan berdampak positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat, rekreasi warga juga bertambah. Bahkan Bekasi bisa jadi kota destinasi wisata, asalkan penataannya baik dan benar,” ujar Latu, Selasa, 26 Agustus 2025 kemarin.
Meski begitu, Latu menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan. Menurutnya, jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, potensi masalah seperti pencemaran air, sampah, dan kebersihan akan muncul.
“Maka perlu sinergi seluruh stakeholder, pemerintah kota, penggiat lingkungan, masyarakat, DPRD, hingga pihak terkait lainnya. Pemerintah kota juga wajib menyiapkan DED (Detail Engineering Design) dan AMDAL. Kalau itu tidak lengkap, pembangunan bisa bermasalah,” ujarnya.
Salah satu wilayah yang digadang-gadang sebagai lokasi wisata air adalah Kalimalang. Namun, kawasan ini juga menjadi jalur penting suplai air minum ke Jakarta.
Latu menilai koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta sangat penting agar pembangunan wisata air tidak mengganggu kualitas air.
“Yang utama adalah komunikasi. Selama kualitas air tidak tercemar dan bisa dijaga, pembangunan wisata air masih aman. Masalahnya, Kalimalang selama ini manfaatnya lebih banyak dirasakan Jakarta, bukan warga Bekasi. Kalau wisata air bisa dikembangkan, setidaknya masyarakat Bekasi juga merasakan manfaat Kalimalang,” ucap Latu.
Sebagai wakil rakyat, DPRD berkomitmen untuk mengawal rencana pembangunan wisata air ini. Latu memastikan DPRD akan dilibatkan dalam pengawasan dan pembahasan anggaran.
“Biasanya Pemkot Bekasi mengirim surat ke DPRD, lalu pimpinan memberi disposisi ke komisi terkait. Karena ini soal pembangunan, maka Komisi II bisa dilibatkan. Nanti akan dipelajari. Saat ini masih tahap rencana, penganggarannya pun belum dilakukan,” tutur dia. (ADV/Fahmi).
Editor : Deros
