Bekasi Selatan – Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu menyatakan bahwa perseteruan antara Komisi A DPRD Kota Bekasi dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebetulnya merucut pada perbaikan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Hanya saja, komunikasi yang terjadi diantara keduanya berlangsung kurang baik.
“Dalam perjanjian itu memang betul ada poin-poin yang dilanggar dimana artinya disini harus ada upaya perbaikan. Oleh karenanya harus saling mengingatkan lah. Kita ingin mengingatkan kembali pada isi perjanjian yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh kedua pihak,” ujar Ahmad Syaikhu kepada infobeksi.co.id.
Syaikhu mengatakan, ada kemungkinan karena Ahok merasa kurang berkenan dengan pemanggilan itu. Tapi apabila persoalan ini bisa dibicarakan bersama mungkin akan ada keselarasan dan keinginan untuk perbaikan sama-sama.
“karena yang saya tangkap, semua esensinya, baik dari Gubernur maupun dari DPRD itu merupakan perbaikan dari TPST,” imbuhnya.
Menurutnya, disisi lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga setuju apabila pengelolaan TPST diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi langsung, tanpa perantara. Hanya saja, kondisi yang terjadi saat ini adalah belum saling bertemu antara DPRD dengan Ahok.
“Ini mungkin komunikasinya yang kurang bagus menurut saya, karena komunikasinya tidak dilakukan secara langsung dan masih ada hambatan-hambatan. Oleh karenanya, kedepan kita ingin upayakan dengan komunikasi yang lebih baik,” tambahnya.
Dari pihak Pemkot Bekasi sendiri, lanjut Syaikhu, akan mencoba mencari titik temu dari perseteruan ini. Dimana apabila persoalan ini diserahkan pada Pemkot Bekasi, tentunya dari pihak Pemkot Bekasi akan melakukan sebagaimana amanah dalam isi perjanjian tersebut.
“Pertama, kaitannya kalau itu diserahkan ke Pemerintah Kota Bekasi tentu sebagaimana amanah dalam perjanjian itu kita akan lakukan. Sehingga dengan TPST ini akan ada proses pengurangan timbunan sampah. Baik apakah itu dengan incelator (pembakarann) ataukah dilakukan dengan komposter, yang jelas, itu akan ada proses,” jelasnya.
Nantinya apabila dengan teknik komposter kita bisa menghasilkan kompos, Lanjut Syaikhu, tentu nantinya Pemkot Bekasi bisa mensuplai beberapa kota dan kabupaten yang terdekat dengan Kota Bekasi yang membutuhkan banyak kompos.
“Jadi sesungguhnya ini masalah goodwill dari kita semuanya, antara Pemkot Bekasi dan Pemrov DKI. Jadi kalau sekiranya kita bisa duduk bareng ya tidak mungkin ada istilah pemanggilan, dan sebagainya. Insya Allah, kita akan bisa rumuskan yang terbaik itu seperti apa,” papar Wakil Walikota Bekasi ini.
Sebagai penengah, Pemkot Bekasi akan melakukan komunikasi dengan pihak Gubernur DKI dan DPRD Kota Bekasi untuk mencari titik temu.
“Pemkot Bekasi sudah berusaha berkomunikasi dengan Pak Walikota (Rahmat Effendi) yang juga intens berkomunikasi dengan Ahok. Kemudian kita nanti coba berkomunikasi juga dengan teman-teman di dewan dan mencari titik temu untuk mencapai proses untuk Bekasi yang lebih baik,” Tandasnya. (Sel)
