Bekasi – Anggota Fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi mendadak membacakan rekomendasi integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke BPJS Kesehatan pada saat sidang paripurna di gedung DPRD, Jalan Chairil Anwar beberapa waktu lalu.
Rekomendasai dibacakan oleh Choiruman Juwono Putro. Ia menyebut sejumlah fraksi di Pansus 31 telah sepakat ihwal rekomendasi integrasi itu. Namun, Ketua Fraksi Golkar Komarudin menyatakan tidak sepakat dengan ide PKS. Tapi, kalau evaluasi setuju.
Choiruman berpendapat integrasi perlu karena menekan beban APBD. Sebab, menurut dia, penerapan KS menyedot dana APBD sampai Rp 400 miliar pada tahun lalu. Membengkak hingga 225 miliar dari semula yang direncanakan Rp 175 miliar.
“Kalau diintergrasikan tidak besar, pemerintah hanya membayar premi warga tidak mampu untuk kelas 3,” kata Choiruman ketika dikonfirmasi.
Menurut dia, warga Kota Bekasi pemegang BPJS sudah ditanggung perusahaan bagi karyawan swasta, sebagian juga telah memiliki KIS dari Pemerintah Pusat, adapun pegawai pemerintah telah memiliki asuransi sendiri, bagi masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar bisa dimasukkan ke dalam PBI kelas 3.
“Ini tidak banyak kebutuhan anggarannya,” ujar dia.
Pemerintah Kota Bekasi berpendapat lain. Jika diintegrasikan, maka biaya yang dikeluarkan lebih banyak lagi dari sekarang. Sebab, bagi pemerintah semua golongan masyarakat Bekasi berhak atas kesehatan gratis.
“Dibutuhkan hingga Rp 600 miliar lebih untuk membayar premi semua warga Kota Bekasi,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam beberapa kesempatan.
Jika premi dibebankan kepada masyarakat, hal itu dianggap sebagai beban. Padahal, mereka telah membayar pajak kepada pemerintah demi keberlangsungan pembangunan, pendidikan, hingga kesehatan.
“Sekarang pengguna KS itu 900 ribu lebih, mereka merasakan manfaatnya langsung,” ucap Rahmat. (fiz)
