Kalangan pengusaha mengkritik pemerintah yang akan menambah kuota impor sapi sekitar 200.000 hingga 300.000 ekor karena langkah itu bertentangan dengan cita-cita kemandirian pangan.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ismed Hasan Putro mengatakan, padahal tiga provinsi di Indonesia mengalami surplus sapi potong. Tiga provinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali.
“Kenapa impor? Kenapa enggak ngambil dari tiga daerah yang surplus sapi itu?” kata Ismed di salah satu restoran di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/8).
Ismed mengaku bahwa langkah tersebut tidak dilakukan karena biaya distribusi melalui laut sangat mahal. Ismed menambahkan, biaya distribusi dari tiga provinsi itu ke Jakarta dua kali lipat lebih mahal dari distribusi sapi dari Australia ke Jakarta.
“Saya pernah itu ngirim sapi, bentuk per ekor sampai dalam bentuk beku. Biaya pengiriman lebih mahal dari pada ngirim bentuk serupa dari Darwin ke Jakarta,” ujar Ismed.
Ismed berpendapat percepatan pembangunan sistem tol laut bisa menjadi solusinya. “Tol laut program Jokowi harus bisa menjadi solusi. Tim ekonomi Jokowi harus benar-benar memikirkan ini demi tercapainya kemandirian pangan nasional,” ujar Ismed.
Beberapa waktu lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong berencana menerbitkan lebih banyak lagi izin impor sapi sampai akhir tahun untuk menekan harga daging yang masih tinggi. Thomas menyebut siap menerbitkan izin impor antara 200.000 -300.000 ekor sapi. “Untuk sisa tahun ini kita mungkin bisa impor 200.000-300.000 ekor sapi,” ujar Thomas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (18/8).
