BEKASI TIMUR – Wakil Wali Kota Bekasi menyerahkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Asumsi pada KUA/PPAS menjadi dasar penyusunan APBD 2018. Asumsi tersebut juga digunakan dalam strategi pencapaian APBD 2018 dan RPJMD 2013-2018.
Penyusunan APBD 2018 memiliki nilai strategis karena merupakan anggaran terakhir dari kepemimpinan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu.
“Dalam upaya peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan diperlukan perbaikan tata kelola aset, manajemen SDM dan kepastian dukungan atas pendidikan menengah atas,” kata Ahmad Syaikhu dalam sambutannya.
Pemerintah Kota Bekasi juga masih memberikan perhatian pada sektor kesehatan. Perhatian pada penyelesaian persolaan, pemerataan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan, perbaikan layanan, dan respon dalam penanganan kejadian darurat dan perhatian pada balita.
Dihadapan para anggota dewan, Ahmad Syaikhu juga menyampaikan jika dalam anggaran 2018 perhatian terhadap kemacetan menjadi kerja yang harus di integrasikan perencanaan antar sektor terkait. Ia juga mengatakan perlu sebuah roadmap yang terpadu antara pemerintah pusat dan wilayah sekitar dalam angkutan massal yang terpadu.
“Program pengendalian bajir dan genangan air masih perlu diperbaiki agar berdampak signifikan, perbaikan dengan memadukan semua aspek, mulai dari perencanaan pembangunan, perizinan kemanfaatan, perizinan kemanfaatan ruang serta pengendalian yang tegas,” kata Ahmad Syaikhu.
Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu juga menyoroti perlunya perluasan dan peningkatan akses rakyat terhadap layanan air bersih dan sanitasi. Ia mengatakan ini menjadi ukuran kelayakan sebuah kota. Apalagi isu ini menjadi perhatian masyarakat internasional. (Daus)
