Bekasi Timur – Sebanyak 500 anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sambangi gedung DPRD Kota Bekasi untuk melakukan Demo Tolak Interpelasi PPDB Online. Dalam aksi kali ini, mereka turut membawa marching band untuk meramaikan aksi ketiganya.
“Ini sudah kali ketiga kami meminta anggota dewan untuk stop politisasi. Kalau memang mau memperjuangkan masyarakat miskin, harusnya benar-benar yang miskin, bukan yang mengaku miskin,” ujar Humas BMPS, Saroni kepada infobekasi.co.id, Kamis (6/8).
Menurut saroni, pihaknya telah mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat terkait orangtua murid yang dijanjikan oleh anggota dewan untuk masuk sekolah negeri.
“Masih ada ribuan siswa yang masih asik bermain diluaran sana, dan melupakan kewajibannya untuk sekolah. Untuk itu kami membawa serta Marchingband sebagai simbol ajakan bagi siswa yang belum sekolah agar mau bersekolah,” tutur Saroni.
Anak-anak yang digantungkan nasibnya ini, lanjut dia, harus diubah mainset orangtuanya bahwa sekolah itu tidak harus hanya di negeri.
“Kegiatan belajar mengajar kan sudah berlangsung hampir dua minggu. Tapi karena adanya interplasi, para orangtua masih mengharapkan dapat bagian di sekolah negeri yang sudah tutup pendaftaran. Padahal sekolah swasta masih terbuka lebar,” tutupnya.
Meski begitu, demo yang berlangsung selama 2 jam ini belum juga mendapat tanggapan dari anggota DPRD. (Sel)
