Infobekasi.co.id – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Adhika Dirgantara mengatakan, beban ketua RT dan RW dianggap cukup berat, sementara perhatian dari pemerintah dianggap kurang. Adanya uang operasional yang nilainya sekitar Rp 400-600 ribu sebulan.
“Mereka merasa bebannya cukup tinggi, berhadapan langsung dengan masyarakat, tapi perhatian kurang,” kata Adhika kepada infobekasi.co.id, Senin (8/11).
Kurang perhatian, kata dia, yaitu insentif yang diterima dalam bentuk biaya operasional dari pemerintah rendah. Nilainya, ucap Adhika sebesar Rp 400-600 ribu sebulan.
“Kami memahami bahwa beban RT dan RW itu tinggi, semestinya ada perhatian lebih,” katanya yang mendapatkan keluhan lewat beberapa kali reses di daerah pemilihannya di Kecamatan Bekasi Selatan.
Sebelum insentif diganti biaya operasinal, kata dia, ketua RW mendapatkan insentif sebesar Rp 1.750.000, sedangkan ketua RT yatu Rp 1.250.000. Insentif ini kemudian terhenti pada 2020 hingga sekarang.
“Memang belum ada titik temu dengan wali kota, terkait besaran insentif ini,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi ini.
Ia menyebut biaya operasional untuk RT dan RW dimana setiap penggunaanya diwajibkan membuat nota cukup kecil. Tapi, jika nilai insentif dikembalikan ke angka sebelum juga bisa membebani keuangan daerah karena masih terdampak pandemi.
“Kami mengusulkan di tengah-tengah, antara Rp 600-800 ribu setiap bulan,” ucap Adhika. (fiz/adv)
