RAPBD 2022, Alimudin Soroti Penanganan Banjir & Dampak Lingkungan TPST Bantargebang

Infobekasi.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Alimudin mengatakan, penanganan banjir dan pengendalian dampak lingkungan TPST Bantargebang harus nenjadi prioritas pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2022.

Alimudin sudah membaca dan mencermati serta mengkaji Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022. Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pada penanganan banjir dan dampak Lingkungan TPST Bantargebang di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Pada Dinas Bina Marga dan SDA, kata dia, pemerintah harus memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan penanganan banjir seperti, normalisasi sungai/kali; pembangunan polder (penampungan air) dan sebagainya.

“Menambah jumlah tim pematusan dan penambahan alat berat yang memadai untuk pengerukan/normalisasi saluran, dan sebagainya,” kata Alimudin.

Selain itu, Dinas Bina Marga dan SDA, harus melakukan pengawasan, komunikasi dan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh lintas otoritas seperti proyek BUMN, BUMD, PLN, TELKOM, PDAM, BBWSCC, PGN, dan lainnya.

Sementara itu, untuk Dinas Lingkungan Hidup, kata dia, pemerintah daerah harus mampu mengendalikan aliran air lindi di TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu sehingga tidak dialirkan langsung ke sungai dengan membangun WWTP (waste water treatment plant) atau sarana lainnya.

“Harus memastikan efektifitas distribusi dana kompensasi TPST Bantar Gebang agar tepat sasaran,” kata Alimudin.

Selain itu, Anggota DPRD dari Dapil Rawalumbu, Mustikajaya dan Bantargebang ini juga mendorong pembangunan sistem pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarkat seperti Bank Sampah, budi daya magot, dan kegiatan lainnya.

“Semoga rencana pencapaian yang akan dilakukan dapat meningkatkan performa Pemerintah Kota Bekasi lebih baik dari program dan kebijakan di tahun sebelumnya, sehingga maanfaatnya bisa dirasakan sebagai bagian dari perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bekasi,” demikian Alimudin. (adi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini