Baru-baru ini, ada kabar yang menghebohkan datang dari Tuban, Jawa Timur. Hanya dalam jangka waktu 45 hari saja, di sebuah desa bernama Karanglo, Kecamatan Kerek, Tuban, Jawa Timur, sebanyak 61 penduduk meninggal dunia.
Kepala Desa Karanglo, Sunandar, menjelaskan angka kematian yang tinggi di desa ini terjadi sejak pertengahan Februari, hingga 1 April. Sedangkan penyebabnya macam-macam. Ada yang sakit, kecelakaan, dan ada yang karena faktor usia.
Rata-rata penduduk yang meninggal yakni yang berusia 40-an tahun. Dan menurut keterangan dari Sunandar, penyebab terbesar adalah karena sakit, yakni sebesar 80 persen, sedangkan 20 persen karena kecelakaan dan usia tua.
“Dari 80 persen karena sakit itu, 60 persennya kena penyakit paru-paru, dan 20 persen kena stroke,” ucap Sunandar saat ditemui kompas.com, di kantor Desa Kranglo, Jumat (01/04).
Dia mengatakan, peristiwa banyaknya warga yang meninggal ini membuat pendoa menjadi kebingungan, mana yang harus dihadiri terlebih dahulu untuk didoakan.
“Sejak banyak yang meninggal, Pak Mudin (pendoa) kebingungan mana dulu yang dihadiri,” katanya.
Desa Karanglo memiliki 1.459 keluarga, dan total 5.604 penduduk. Terdiri dari 2.892 laki-laki dan 2.712 perempuan, dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.
Kasus ini membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirimkan tujuh personelnya, sejak Senin (11/04) kemarin, hingga Kamis (14/04), untuk mengumpulkan data dan informasi.
Kuat dugaan, warga yang sakit adalah karena tercemar udara dari pabrik-pabrik semen, yang memang banyak berdiri di daerah tersebut. Ada PT Semen Indonesia, PT Holcim Indonesia, juga terdapat tiga pabrik baru.
Namun sampai saat ini, data dan fakta-fakta belum bisa disebarkan ke masyarakat, karena tim investigasi masih menunggu bupati, dan jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) setempat.
“Kami sudah bertemu dengan Kepala Desa Karanglo (Sunandar), tetapi mohon maaf data dan fakta yang sudah kami temukan belum bisa kami beberkan saat ini. Sebab, data dan fakta yang kami temukan baru akan dapat kami beberkan kepada publik setelah kami bertemu dengan Bupati dan jajaran Muspika setempat,” ucap Hartono, salah satu personel tim Komnas HAM. (Adm)
