Infobekasi.co.id – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Syaifudin turun ke lapangan bersama masyarakat di RT 03, RW 08, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara yang terdampak kebanjiran akibat rembesan kali di wilayah setempat.
“Saya mendapatkan informasi bahwa warga terdampak kebanjiran di satu RT, walaupun tidak tinggi namun menyusahkan. Kisaran banjirnya mencapai 20 – 30 cm. Ada luapan dari Kali Bekasi, hal ini disebabkan sampah yang menumpuk di gorong-gorong perumahan Duta Harapan,” ujarnya.
Aliran dari Teluk Buyung melewati perumahan Prima Harapan, kemudian melewati perumahan Duta Harapan, melewati Harapan Baru dan kemudian Teluk Pucung dan juga sungai ini merupakan sumber utama dari PDAM Tirta Bagasasi di daerah Babelan hingga ke utara.
“Saya sudah menghubungi UPTD BMSDA dan Lingkungan Hidup, agar sampah tersebut bisa dikeruk dan juga pendangkalan sungai bisa dibantu dinormalisasi, hal ini agar debit air yang mengalir ke Babelan tidak menggenang, karena ada sampah disitu dan tidak menimbulkan banjir di rumah warga,” terang Aleg PKS tersebut.
Pihaknya meminta agar kedepan harus diberikan solusi permanen karena hal ini sering terjadi, dan tentunya kejadian ini perlu diantisipasi. Pihaknya mendorong untuk mengembalikan bantaran sungai Kali Bekasi di RW.08 kepada fungsi awal, hal tersebut karena pada masanya lokasi tersebut telah dibuatkan folder air sebagai penampungan sementara apabila debit air di lokasi tersebut meluap.
“Saat ini kondisinya yang tadinya sudah dibangun folder air dilokasi tersebut malah menjadi gunungan sampah, mohon masyarakat untuk disiplin dan membantu agar membuang sampah pada tempatnya agar tidak mengganggu fasilitas umum. Dan sebelumnya bahkan sudah ada bantuan pompa dari program kotaku. Dan kedepan sudah diupayakan alat berat pada kali yang terdapat pendangkalan di berbagai titik tersebut sesuai konfirmasi dari Kabid yang sudah berkomunikasi dengan saya,” beber Syaifudin.
Pihaknya juga mendorong agar Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan perwal sistem drainase di Kota Bekasi, karena hal tesebut merupakan blueprint sistem drainase yang seharusnya dibuat.
“Kedepan bila sudah ada, hal itu bisa dianggarkan untuk perwatan dan normalisasi Kali Bekasi, penganggaran dari kota, provinsi atau pusat, karena melalui BBWSCC,” pungkasnya. (parlemen)
