Komisi IV DPRD Kota Bekasi: Kenaikan UMK Harus Akomodir Semua Pihak

Infobekasi.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengharapkan kenaikan upah minimum kota (UMK) Bekasi tahun depan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

“Besarannya kami percayakan kepada Disnaker,” ujar Evi ketika dikonfirmasi pada Rabu, 22 November 2023.

Proses penentuan nilai UMK melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 3,57 persen melalui formulasi PP Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

Sementara itu, para buruh di Bekasi menginginkan kenaikan sebesar 15 persen, berdasarkan perhitungan serikat pekerja dengan menggunakan pola Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Kita percayakan Disnaker, pasti mengakomodir semua pihak,” tegas Evi.

Evi juga menambahkan bahwa idealnya kenaikan UMK tidak boleh melebihi kenaikan inflasi di Kota Bekasi. Dengan inflasi yang terkendali di Kota Bekasi, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Idealnya, kenaikan upah harus mempertimbangkan inflasi. Di Bekasi, inflasi terkendali, ketahanan pangan baik, dan pemkot memiliki komitmen untuk mengendalikan inflasi,” ungkapnya.

Harapan Evi adalah agar kenaikan UMK dapat menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Bekasi. (Advertorial)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini