Pada zaman Jepang berkuasa, pada Perang Dunia II, banyak perempuan Indonesia, dan termasuk para perempuan dari Korea, Filipina, Taiwan, Cina, dan juga Belanda, yang dijadikan budak seks mereka. Sejarawan memperkirakan jumlah korban budak seks tersebut mencapai 200 ribuan, yang dimana 1.500-annya adalah asli Indonesia.
Mereka adalah Jugun Ianfu. Istilah ini di Jepang artinya adalah “Perempuan Penghibur”. Istilah ini sebenarnya kurang tepat karena yang sebenarnya terjadi adalah para perempuan tersebut dipaksa dengan kekerasan untuk melakukan hubungan intim dengan para tentara Jepang. Mereka dijadikan sebagai media untuk melampiaskan hawa nafsu, dijadikan “tempat untuk bermain-main”.
Menanggapi peristiwa ini, Pemerintah Jepang yang harusnya bertanggung jawab, pada awal Maret 2007, Perdana Menterinya yang bernama Shinzo Abe, justru mengatakan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa tentara Jepang melakukan praktik perbudakan seks tersebut.
Dikutip dari Langitperempuan.com, pada 1992, untuk pertama kalinya Kim Hak Soon, korban Jugun Ianfu asal Korea Selatan, membuka suaranya atas apa yang terjadi terhadap dirinya. Sejak itulah kasus ini jadi terbongkar, dan satu demi satu korban yang lain dari berbagai penjuru dunia mulai bermunculan. Kemudian pada 2000, diadakanlah Tribunal Tokyo, yang meminta pertanggungjawaban Kaisar Hirohito dan pihak militer Jepang atas perbudakan seks ini. Setelah itulah Pemerintah Jepang terus saja ditekan oleh pihak internasional.
Ada tiga pokok yang dituntut oleh para korban, yaitu:
- Pemerintah Jepang masa kini harus mengakui secara resmi dan meminta maaf bahwa perbudakan seksual dilakukan secara sengaja oleh negara Jepang selama perang Asia Pasifik 1931-1945.
- Para korban diberi santunan sebagai korban perang untuk kehidupan yang sudah dihancurkan oleh militer Jepang.
- Menuntut dimasukkannya sejarah gelap Jugun Ianfu ke dalam kurikulum sekolah di Jepang agar generasi muda Jepang mengetahui kebenaran sejarah Jepang.
Pada bulan Oktober 2007, kongres Amerika Serikat mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menekan Pemerintah Jepang untuk memenuhi tanggung jawab politik atas persoalan Jugun Ianfu di Asia Pasifik. (Adm)
